Korelasi Antara Hadis Larangan Risywah Dan Hadiyat al-‘Ummal Dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Terkait Pelarangan Suap Menyuap Dan Gratifikasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara

Risywah (suap) dan hadiyat al-‘ummal (gratifikasi) menjadi suatu kebiasaan di sebagian negara
berkembang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, pemerintah
Indonesia mengeluarkan undang-undang terkait pelarangan pemberian tip, hadiah, dan
semacamnya kepada petugas atau pejabat negara terkait dengan pekerjaannya. Hal tersebut
tertuang dalam hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tepatnya dalam hadis larangan memberi
dan menerima risywah dan hadiyat al-ummal. Penelitian ini membahas tentang hubungan
antara hadis-hadis tersebut dengan undang-undang negara Indonesia terkait pelarangan
menerima dan memberi suap dan gratifikasi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mencari korelasi
antara ajaran agama Islam dan undang-undang yang mengatur penerimaan suap dan gratifikasi
dalam konteks hukum dan moral, (2) Menganalisis dampak dari penerimaan suap dan
gratifikasi terhadap stabilitas ekonomi negara, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih
lanjut tentang pentingnya memberantas suap dan gratifikasi dalam pembangunan ekonomi
negara dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif
dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan mengacu pada pendapat para pakar di
bidangnya melalui literatur klasik maupun kontemporer, surat kabar online, medsos, dan
wawancara jika dibutuhkan. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Bahwa larangan memberi
dan menerima suap serta gratifikasi merupakan prinsip yang penting dalam Islam dan juga
ditegaskan dalam undang-undang di Indonesia, (2) Korelasi antara hadis larangan risywah dan
hadiyat al-‘Ummal dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi adalah
kedua sumber hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melarang praktik suap-menyuap serta
gratifikasi dan memberikan sanksi bagi pelaku, (3) Suap dan gratifikasi memiliki dampak
terhadap pertumbuhan ekonomi negara.