HAK WARIS ANAK ZINA (Studi Analisis Maqasid asy-Syariah atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)

Apabila seseorang meninggal dunia maka ada hak-hak yang berkaitan
dengan harta warisannya, diantaranya pembagian warisan kepada ahli
waris. Dan diantara sebab warisan adalah nasab. Dalam permasalan nasab
anak zina, terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat
bahwa anak zina tidak dinasbkan kepada ayah kandungnya. Dan telah
dijelaskan juga dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1),
bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan
perdata hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Adapun dalam putusan
mahkamah konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak
tersebut dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya
apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis putusan
tersebut dari tinjauan hukum materil, dan maqasid asy-syariah. Jenis
penelitian ini adalah penelitain pustaka. Analisis permasalahan dalam
penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Adapun
hasil dari penelitian ini adalah: dalam tinjauan hukum materil, putusan
mahkamah konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 sesuai dengan hukum materil
yang berlaku apabila kedua pezina belum menikah, namun apabila salah
satu atau kedua pezina telah menikah dengan orang lain, maka dalam
keadaan ini putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum materil yang
berlaku yaitu pasal 284 KUH Perdata. Dan dalam tinjauan maqasid asy-
syariah, putusan tersebut tidak sesuai dengan maqasid asy-syariah.
Kata Kunci: Warisan, Anak Zina, Mahkamah Konstitusi, Maqasid
asySyariah