ANALISIS KEBIJAKAN LARANGAN BERPOLIGAMI BAGI ASN POLRI DALAM PERATURAN POLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH

ABSTRAK
Segala hal di dalam kehidupan manusia sudah diatur dengan sebaik-baiknya dalam syariat
Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna. Akan tetapi seiring berjalannya zaman,
selalu ada permasalahan baru yang memerlukan kajian mendalam agar dapat dijawab dengan syariat Islam yang telah ada sebelumnya. Salah satunya mengenai larangan berpoligami bagi
ASN POLRI. Dalam Islam, pemimpin memiliki wewenang dalam pengaturan urusan negaranya
tentang hukum dari sesuatu yang belum disimpulkan dengan nash yang jelas, yang mana pada
urusan ini mencakup maslahat masyarakat secara umum, dan inilah dinamakan dengan siyasah
syar’iyah. Maka peneliti merasa bahwa kebijakan dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018
ini perlu dikaji dari perspektif siyasah syar’iyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hasil analisis kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah syar’iyah. Ini adalah penelitian
kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami
fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara
deskripsif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam peraturan POLRI
nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep siyasah syar’iyah dikarenakan
kebijakan tersebut di luar dari ranah yang diperbolehkan bagi seorang pemimpin untuk
menentukan hukumnya, dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil syar’i.
Kata Kunci: Siyasah Syar’iyah, Poligami, ASN, POLRI