ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2981/PDT.G/2024/PA.JS

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis dari pencabutan gugatan pembatalan
perkawinan dalam Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, khususnya terkait status hukum
perkawinan yang dilangsungkan dengan dugaan wali fiktif dan pemalsuan dokumen.
Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus, analisis
dilakukan secara multidisipliner dari perspektif hukum Islam, hukum positif perdata, dan hukum
pidana. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskrepansi fundamental: secara hukum Islam,
perkawinan tersebut batal demi hukum (fasakh) sejak awal, namun akibat pencabutan gugatan,
secara hukum positif perkawinan tetap dianggap sah secara formal-administratif. Kondisi ini
menciptakan jalan buntu prosedural dan ketidakpastian hukum jangka panjang yang rentan
disalahgunakan (abuse of law), serta tidak menghapuskan potensi pertanggungjawaban pidana
terpisah atas pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.